nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah agar dalam mengambil kebijakan harus mendapat izin dari dirinya sebagai Mendagri. Termasuk, jika para plt ini ingin menggantikan stafnya di daerah. 

"Iya, semua izin saya. Kalau menyangkut ada mengganti staf, mau mengubah kebijakan harus izin saya. Karena itu adalah tanggung jawab saya sebagai Mendagri," ujar Tjahjo seusai acara pres briefing 2 tahun kerja nyata Pemerintahan Jokowi-JK, kemarin. 

Dalam acara tersebut hadir juga Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri ESDM Ignatius Jonan serta Wamen ESDM Archandar Tahar. 

Plt juga, kata dia, tidak boleh seenaknya menjalankan pemerintahan. Plt, menurutnya harus melaksanakan program kerja yang sudah dipersiapkan antara gubernur lama dengan dengan DPRD, baik di Banten, DKI Jakarta maupun daerah lainnya. 

• Mendagri Minta Kepala Daerah Tunaikan Janji Kampanyenya
• Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Wujudkan Janji Kampanye
• Ini Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2017
• Pilkada DKI Aman, Kadin Berikan Apresiasi
• Kalah Dalam Hitung Cepat, Ahok Beri Selamat ke Anies-Sandi

"Kami buat rinci supaya tugas Plt ya firm sebagai aturan, enggak boleh neko-neko, enggak boleh bargaining apa-apa, tapi harus kita bahas bersama-sama dengan forkopimda," tambah dia. 

Hal yang sama juga, kata Tjahjo, berlaku untuk perubahan APBD. Jika memang ada perubahan dan harus dibahas kembali dengan DPRD, maka kata dia harus seizin Mendagri. Terpenting, anggaran infrastruktur dan kepentingan masyarakat luas tak boleh dipotong, ditunda ataupun digeser. 

"Jangan sampai kalau DKI itu, skala prioritas membenahi Kali Krukut dan kemudian membenahi masalah banjir dan macet itu harus skala prioritas. Enggak boleh dikurangi, enggak boleh mengurangi program, karena walaupun anggarannya dipotong, ditunda,” ujar dia. 

Lebih lanjut, dia mengatakan pejabat di Kemendagri yang menjadi plt tetap menjalankan tugasnya di pemerintah pusat, kecuali untuk plt yang bertugas di daerah yang jauh, maka tugas sehari-harinya akan dilaksanakan oleh sekretaris dirjennya. 

"Karena mulai Desember sampai Januari ini kan sudah mulai sibuk kami di DPR (bahas RUU Pemilu). Tapi nanti sudah kita siapkan," ungkap dia.⁠⁠⁠⁠(p/ab)